Harris Turino Soroti Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam

17-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino (kanan) saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (15/07/2023). Foto : Biqis/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menyoroti rencana Pemerintah Pusat dan Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam yang akan melakukan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Menurutnya, pengembangan pelabuhan sebagai terminal peti kemas akan memiliki kapasitas sebesar 10 ribu TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units). Meskipun demikian, ia mempertanyakan aspek kedalaman pelabuhan yang perlu diperiksa ulang dalam rangka membangun proyek tersebut.

 

"Tadi sudah dipaparkan oleh Kepala BP Batam tentang rencana pengembangan Batam ke depannya ada beberapa hal yang saya soroti yaitu yang pertama mengenai pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai terminal peti kemas rencananya kapasitas 10ribu TEUs,” ujar Harris Turino kepada Parlementaria saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (15/07/2023).

 

Menurutnya, dalam rencana pembangunan pelabuhan kota ini, penting untuk memastikan agar kapasitas minimal 10 ribu TEUs dapat tercapai. Sehingga, hal itu menuntut adanya kedalaman pelabuhan yang mencapai 16-18 meter. Meskipun demikian, menurutnya, studi terbaru menunjukkan bahwa kedalaman maksimal yang dapat dicapai oleh pelabuhan tersebut hanya 12 meter. Karena itu, ia meminta perlu adanya pengecekan ulang untuk mencapai target yang diinginkan.

 

“Ya ini harus dipastikan bahwa minimum 10ribu tercapai untuk ini, maka kedalaman 16-18 meter harus mencapai, sehingga ada beberapa studi yang mengatakan bahwa maksimal kedalaman 12 meter,” ungkapnya.

 

Selain itu, menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah penggalian yang lebih dalam dari 12 meter merupakan solusi yang layak dan efisien. Sehingga, hal itu berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk penggalian tersebut. Biaya penggalian ini juga sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti luas area yang perlu digali, jenis tanah atau pasir yang harus diangkat, teknologi yang digunakan, dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

 

"ini harus dicek ulang Apakah benar karena pengedukan (penggalian) lebih dalam dari 12 meter biayanya berapa ya, biaya ini sangat menjadi faktor penting yang harus diangkat menjadi teknologi dan akan berdampak pada lingkungan,” pungkas Politisi Fraksi Partai PDIP ini.

 

Diketahui, tujuan dari pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ini adalah untuk menyaingi kawasan sekitar, terutama dalam hal daya saing dengan Tanjung Pelepas di Malaysia dan pelabuhan di Singapura. Kedalaman yang memadai akan memungkinkan Batam menjadi pilihan yang menarik bagi kapal-kapal kargo kontainer yang ingin memasuki Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi destinasi utama bagi kapal-kapal tersebut melalui pelabuhan di Batam. Sehingga, hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut.

 

“Tujuannya tentu adalah menyaingi kawasan sekitar paling tidak kaitannya dengan Tanjung Melepas. Kalau dengan Singapura kita ketinggalan jauh sekali ya setidaknya kita mampu menyaingi di Malaysia di Port Klang,” jelasnya.

 

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa semua rencana pengembangan ini masih dalam tahap perencanaan dan evaluasi lebih lanjut. Otoritas terkait, tambahnya, sedang melakukan studi dan kajian mendalam untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan berkelanjutan.

 

Rencana pengembangan Batam ini diharapkan akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kota ini dan mengamankan posisinya sebagai pusat industri dan perdagangan di wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah dan otoritas terkait berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan visi pengembangan Batam ke depannya.

 

“Harapannya adalah ya Indonesia bisa menjadi hak yang memang mau masuk Indonesia bisa lewat pelabuhan di Batam, serta dapat berkomitmen untuk melibatkan beberapa pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pemenuhan kebutuhan,” tutupnya. (gys/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...